Pekanbaru - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Riau, Taufiq  mengatakan dengan dibukanya keran ekspor minyak kelapa sawit adalah kabar baik untuk masyarakat Riau. 

Taufiq mengatakan, dibukanya kembali ekspor CPO akan berpengaruh positif pada perekonomian di Riau. 

"Dampaknya sangat positif bagi perekonomian nasional, khususnya di Riau yang mayoritas masyarakatnya bergantung pada kelapa sawit," ujar Taufiq. 

Taufiq juga mengatakan, pihaknya tengah fokus dalam pengawasan pendistribusian minyak goreng khususnya jenis curah dengan harga murah.

Terlebih saat ini pemerintah akan menetapkan HET untuk minyak goreng curah di harga Rp 14.000 per kilogram. 

Sebab itu ia meminta masyarakat untuk tidak risau dengan isu mahalnya minyak curah di Riau pasca dibukanya keran ekspor CPO.

"Tidak perlu khawatir, stok minyak goreng untuk Riau sangat aman," ujarnya. 

Lagipula kata Taufiq, ekspor CPO akan membuat stok mencukupi karena pengusaha akan meningkatkan produksi. 

Taufiq mengatakan, untuk saat ini kebutuhan minyak goreng di Riau mencapai 4,5 juta ton per bulan. 

Untuk menjamin kebutuhan tersebut, pihaknya akan terus berkoordinasi ke pemerintah pusat. 

"Kami juga meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Stok untuk Riau sangat aman," ujarnya. 

Sementara itu Kadis Perkebunan Provinsi Riau, Zulfadli menyatakan, hal itu sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor 526/Disbun/1259, tentang Percepatan Penyerapan TBS Produksi Pekebun Mengacu pada Harga Penetapan Pemerintah.

Surat edaran itu menanggapi serta menindaklanjuti surat Menteri Pertanian Nomor 101/KB.020/M/5/2022 tanggal 20 Mei 2022 perihal Percepatan Penyerapan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Pekebun.

"Kami minta seluruh pengusaha kelapa sawit untuk menindaklanjuti surat edaran itu. Jangan ada lagi penumpukan TBS di pabrik agar kualitas TBS-nya terjamin," kata Zulfadli, Selasa (31/5/2022).

Ia mengakui ada peningkatan harga TBS setelah pembukaan ekspor.

Saat ini kata Zulfadli, harga TBS sudah mencapai Rp 2.600 per kilogramnya. 

Sebab itu, Zulfadli juga meminta agar PKS mengikuti harga TBS yang ditetapkan oleh pemerintah.  

Zulfadli menjelaskan harga pembelian TBS mengacu pada harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Provinsi Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/2018 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 77/2020.  

"Pergub sudah ada, kita minta para pengusaha sawit untuk memperhatikan Pergub tersebut dalam menetapkan harga TBS. Sebab ada sanksi jika pengusaha sawit menetapkan TBS di bawah harga" ujarnya. 

Sementara itu, Plt Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Riau, Lichwan Hartono mendukung dan mengapresiasi pemerintah Indonesia yang kembali membuka ekspor CPO. 

Lichwanto Hartono menjamin menjamin ketersediaan stok CPO melimpah. 

Ia juga meminta seluruh pabrik sawit (PKS) untuk melakukan segala upaya dalam upaya mempercepat penyerapan TBS. 

"Kemarin memang sempat ada penumpukan TBS lantaran tanki penyimpanan CPO penuh, namun kami akan berupaya agar bisa TBS dari petani tidak begitu lama menumpuk," ujar Lichwanto. 

Dibukanya eskpor CPO juga menjadi angin segar bagi para petani sawit. 

Sekretaris Apkasindo Riau, Djono Albar Burhan mengatakan, pembukaan ekspor CPO disambut gembira oleh petani sawit. 

Petani berharap, dibukanya keran ekspor akan meningkatkan TBS.

"Larangan ekspor membuat petani sawit merana. Banyak petani yg menjual ternaknya karena murahnya harga TBS. Saat ini harga TBS mengalami peningkatan, meski masih jauh dari harapan," ujarnya. 

Dengan rendahnya harga sawit, banyak petani tak sanggup beli pupuk. 

Akibatnya, kualitas TBS pun menurun drastis. 

"Kemudian, TBS yang menumpuk di PKS bisa membuat turunnya kualitas TBS sehingga berpengaruh pada harganya," ujar Djono.