SELATPANJANG - Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim memimpin Rapat Koordinasi bersama Forkopimda, KPU, Panwaslu serta Dinas terkiat, kegiatan itu dalam rangka memastikan Pilkada serentak pemilihan Gubernur Riau, Rabu 27 Juni 2018 mendatang berjalan dengan aman dan lancar, bertempat di Aula Kantor Bupati, Senin (25/6/2018).

Hadir dalam kegiatan itu, Kajari Meranti, Ketua DPRD Meranti H. Fauzy Hasan, Kajari Meranti Budi Raharjo SH, Kapolres Meranti AKBP. La Ode Proyek, Kadisduk Capil Meranti, Dandim 0303 Bengkalis, Ketua KPU Meranti, Ketua Panwaslu Meranti, Kabag Tapem Sekda Meranti, Para Camat dan Kepala Desa Se-Kabupaten Meranti dan lainnya.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti berharap kepada seluruh aparatur khususnya Kepala Desa, Lurah dan Camat untuk memastikan prosesi pelaksanaan Pilkada diwilayahnya berjalan akan dan lancar. 

Mulai dari jumlah masyarakat yang terdaftar di DPT, pendistribusian surat suara dari KPU ke Kecamatan dan Desa, pemilihan di TPS, hingga pengiriman kembali surat suara hasil pemilihan ke KPU.

Untuk itu ia berharap seluruh aparatur Pemerintahan yang terlibat serta panitia penyelenggara mengetahu benar tugas dan fungsinya, tujuanya agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya saat proses pemilihan berlangsung di TPS yang sangat berpotensi menimbulkan kerusuhan.

Hal senada juga disampaikan oleh Kapolres Meranti AKPP. La Ode Proyek, selaku pihak yang bertanggungjawab dalam hal pengamanan, meminta kepada pihak terkait untuk mensukseskan Pilkada serentak Pilgubri 2018 yang nota bene merupakan agenda Nasional, jika tidak ingin Meranti menjadi sorotan Nasional saat terjadi kerawanan Kamtibmas.

Iapun meminta kepada penyelenggara jika terbentur masalah segera melakukan koordinasi kepada KPU dan Panwaslu.

"Jangan sampai terjadi kendala dilapangan, jika ada masalah segera konsultasi ke KPU dan Panwaslu," ujar Kapolres.

Penyelenggara Pilkada diharapkan mengerti dengan tugas dan fungsinya sehingga ketika masyarakat membutuhkan informasi dapat menjelaskannya secara jelas. Terutama untuk masyarakat yang tinggal dipelosok.

"Saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengerti apalagi yang berada di pelosok desa,"akui Kapolres.

Selain itu Kapolres Meranti AKBP. La Ode Proyek juga mengingatkan kepada penyelenggaran untuk menyelesaikan konflik Pilkada secara persuasif dan menjauhi sifat arogansi.

"Jika ada masalah selesaikan dengan baik, jangan pakai cara arogan dilapangan agar pihak bersengketa tidak tersangkut kasus pidana," ucapnya mengingatkan.

Ketua KPU Meranti Abdul Hamid, menjelaskan, setiap masyarakat yang tidak mengantongi surat undangan masih dapat melaksanakan hak pilihnya di TPS dengan syarat terdaftar di DPT.

"Jika sudah terdaftar di DPT tapi tidak membawa C6 atau mengantongi surat undangan masih bisa memilih dengan cara menunjukan KTP-E, SIM, Pasport, KK,sebagai identitas mutlak melaksanakan hak pilih, kecuali tidak terdaftar di DPT dan tidak membawa surat keterangan maka yang bersangkutan otomatis tidak bisa memilih," jelas Hamid.

Sejauh ini dari identifkasi yang dilakukan berdasarkan laporan pihak Kecamatan dan Desa ada beberapa hal yang berpotensi menimbulkan kerawanan Kamtibmas untuk itu Wakil Bupati meminta kepada Dinas terkait dan Aparatur Kecamatan untuk segera menuntaskannya, salah satunya masih banyak masyarakat yang belum merekam E-KTP seperti yang terjadi di Kecamatan Merbau yakni 6300-an orang dan Kecamatan Rangsang Barat sebanyak 2250 orang. Otomatis penduduk yang tidak merekam ini tidak terdaftar dalam DPT. Meski begitu masih ada waktu 1 hari lagi jelang pemilihan kepada penduduk yang bersangkutan untuk melakukan perekaman. 

Setelah menerima instruksi dari Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim, seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaran Pilkada baik Dinas terkait, KPU, Panwaslu dan lainya berjanji akan berupaya menyelesaikan, dan siap mengawal Pilkada serentak di Meranti tanggal 27 Juni 2018 mendatang agar berjalan aman, lancar dan sukses.(hms)