Dinamika tata kelola Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Kota Dumai kembali menghadirkan diskursus penting mengenai arah kebijakan ekonomi nasional dan implementasinya di tingkat daerah. Perbedaan pandangan antara Aliansi Advokasi Koperasi Jasa TKBM Riau dan KSOP Kelas I Dumai 2 pekan terakhir ini, bukan sekadar persoalan administratif, melainkan refleksi dari perdebatan yang lebih luas: bagaimana negara menyeimbangkan stabilitas operasional dengan prinsip akses usaha yang adil dan terbuka.

Di tengah perdebatan tersebut, muncul kembali praktik yang selama ini dikenal luas: konsep “1 Pelabuhan, 1 Koperasi TKBM.”

Bagi sebagian kalangan, pendekatan ini dipandang sebagai instrumen menjaga ketertiban dan efisiensi operasional pelabuhan. Namun di sisi lain, terdapat pandangan bahwa "EKSKLUSIVITAS" tersebut perlu ditinjau kembali dalam perspektif hukum persaingan usaha dan prinsip keterbukaan ekonomi.

Perdebatan ini tidak semestinya dipersonalisasi. Ia seharusnya ditempatkan dalam kerangka evaluasi sistem dan tata kelola.

Antara Ketertiban dan Kepastian Hukum

Sebagai negara hukum, setiap kebijakan pembatasan akses usaha idealnya memiliki dasar normatif yang jelas serta memenuhi prinsip proporsionalitas.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli menegaskan pentingnya persaingan usaha yang sehat. Sementara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran memberikan mandat pengaturan kepelabuhanan tanpa secara eksplisit menetapkan model koperasi tunggal di setiap pelabuhan.

Dalam konteks Kota Dumai, pertanyaan yang berkembang adalah apakah praktik koperasi tunggal memiliki dasar regulatif yang eksplisit, atau merupakan pola tata kelola administratif yang tumbuh dari praktik historis.

Pertanyaan ini sah untuk diajukan dalam kerangka negara hukum. Evaluasi normatif bukan bentuk pembangkangan terhadap otoritas, melainkan bagian dari proses penyempurnaan kebijakan publik.

Uji Proporsionalitas dalam Tata Kelola Ekonomi

Stabilitas pelabuhan adalah kebutuhan strategis nasional. Kelancaran arus logistik berdampak langsung pada perekonomian daerah dan nasional.

Namun dalam teori tata kelola modern, pembatasan hak ekonomi harus memenuhi uji proporsionalitas: tujuan yang sah, cara yang diperlukan, dan dampak yang tidak berlebihan.

Jika terdapat beberapa koperasi TKBM lain yang berbadan hukum sah, memenuhi persyaratan administratif dan telah eksis yang ditandai dengan beberapa kontraktual, maka diskursus mengenai akses menjadi relevan untuk dibahas secara terbuka. Transparansi dan argumentasi hukum yang jelas justru akan memperkuat legitimasi kebijakan yang diambil.

Dengan pendekatan tersebut, stabilitas dan keterbukaan tidak perlu ditempatkan sebagai dua kutub yang saling menegasikan.

Asta Cita dan Implementasi di Daerah

Program Asta Cita Presiden Prabowo menekankan penguatan tata kelola, reformasi birokrasi, kepastian hukum, serta pengembangan ekonomi nasional yang kompetitif dan berkeadilan.

Semangat tersebut pada prinsipnya mendorong konsistensi antara kebijakan pusat dan praktiknya di daerah. Karena itu, dinamika di Dumai dapat dipandang sebagai momentum reflektif: sejauh mana tata kelola kepelabuhanan di daerah telah sepenuhnya dan selaras dengan arah reformasi ekonomi nasional?

Pertanyaan ini bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan untuk memastikan bahwa kebijakan administratif di tingkat lokal tetap berada dalam koridor semangat nasional yang mengedepankan transparansi, kepastian hukum, dan kesempatan usaha yang adil.

Asta Cita akan menemukan makna substantif ketika ia diterjemahkan secara konsisten dalam praktik birokrasi sehari-hari.

Ketika kebijakan administrasi yang menjadi perdebatan terus dipaksakan ditengah masyarakat, maka agenda Asta Cita berisiko tereduksi menjadi slogan tanpa daya transformssi.

Dumai sebagai Ruang Dialog Kebijakan

Koperasi merupakan pilar demokrasi ekonomi Indonesia. Namun demokrasi ekonomi juga meniscayakan adanya ruang partisipasi yang adil bagi pelaku usaha yang sah.

Pelabuhan, sebagai infrastruktur publik strategis, memerlukan tata kelola yang stabil sekaligus akuntabel. Di sinilah pentingnya dialog berbasis hukum dan data, bukan sekadar asumsi atau kebiasaan lama.

Dumai memiliki peluang untuk menjadi contoh bagaimana perbedaan pandangan kebijakan dapat diselesaikan melalui mekanisme dialog, klarifikasi regulatif, dan penguatan transparansi.

Dalam negara hukum, setiap kebijakan yang kuat tidak akan goyah oleh pengujian. Justru pengujian itulah yang memperkokohnya.

Apa yang terjadi di Dumai dua pekan ini, pada akhirnya, adalah bagian dari proses pendewasaan tata kelola ekonomi nasional sebuah proses yang memerlukan keterbukaan, keberanian evaluasi, dan komitmen bersama terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Oleh: Armen, Redaksi Riautime.com