BENGKALIS - Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus mengupayakan agar penanganan abrasi masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Hal ini penting, abrasi menjadi persoalan krusial bagi daerah di pesisir pantai.

"Sebagaimana dimaklumi saat ini Bappenas sedang menyusun Rancangan Teknokratis RPJMN periode 2020-2024. Makanya kita usulkan agar penangana abrasi masuk," ungkap Kepala Bappeda Bengkalis melalui Sekretaris, Rinto, Kamis 25 April 2019.

Usulan agar penanganan abrasi masuk dalam RPJMN, disampaikan dalam diskusi bersama Tim Bappenas di Jakarta. Selain masalah abrasi juga disampaikan persoalan air bersih di Pulau Bengkalis, irigasi dan penanganan bencana kebakaran melalui pembangunan embung dan kanal blocking. 

Menurut Rinto, belajar dari tahun-tahun sebelumnya usulan daerah yang tidak masuk ke dalam target RPJMN susah untuk diakomodir APBN. Atas dasar itu, makanya Pemkab Bengkalis terus menggesa pihak Bappenas agar bisa mengakomodir usulan krusial ini.

"Selain itu, langkah ini juga merupakan tindaklanjut dari pertemuan Bupati Bengkalis dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas beberapa waktu lalu," terangnya.

Ditambahkan alumni Fakultas Ekonomi Universitas Riau ini, dari diskusi yang disampaikan, semua usulan akan menjadi prioritas dalam RPJMN 2020-2024.  Hanya saja, target dan lokasi masih dipertimbangkan pada beberapa wilayah di Indonesia. 

Adapun terkait usulan Kabupaten Bengkalis, Rinto menegaskan bahwa Bappenas akan merespon dan akan menindaklanjuti dalam diskusi bersama tim nantinya. Bahkan berjanjaji akan mengkomunikasikan ke Kementerian PUPR selaku pemangku program dimaksud. 

Diungkapkan Rinto, usulan penanganan abrasi sudah diterima oleh Bappenas pada tahun lalu bahkan tahun ini akan menjadi perhatian. 

"Kita sangat berharap, usulan kita ini menjadi skala prioritas, karena abrasi menjadi persoalan khusus bagi kawasan yang berada di pesisir pantai Selat Malaka, seperti di Pulau Rupat dan Bengkalis," pungkasnya. (rgc)