MERANTI - Ketua DPRD Kepulauan Meranti Fauzi Hasan membuat gagasan mengundang seluruh pimpinan DPRD wilayah perbatasan. Selain silaturahmi, pertemuan itu nantinya juga akan membahas isu strategis di wilayah perbatasan.

Dikatakan Fauzi Hasan, gagasan akan mengumpulkan pimpinan DPRD yang berasal dari seluruh wilayah perbatasan yang ada di Indonesia yang bertemakan "merawat perbatasan menjemput harapan" merupakan gagasannya dalam 100 hari kerja kerja pasca dilantik jadi Ketua DPRD Kepulauan Meranti sisa periode 2019 - 2024.

Katanya, rencana untuk mengundang seluruh pimpinan DPRD itu direncanakan awalnya pada Desember 2022. Namun karena sesuatu hal kegiatan tersebut akan diagendakan ulang dan direncanakan pada Maret-April 2023. 

"Problem yang kita hadapi di wilayah perbatasan sama. Makanya, kita akan duduk bersama membahas jalan keluarnya," kata Fauzi Hasan, Jumat.

Pertemuan itu nantinya, tambah Fauzi, tidak terkait kepentingan partai. Sebab, dari 54 kabupaten kota wilayah perbatasan yang tersebar di 13 provinsi, pimpinan DPRD dari partai yang berbeda.

"Ini murni perjuangan untuk memajukan daerah. Kita akan bahas dan rumuskan, kira-kira langkah apa yang akan kita ambil dalam rangka memperjuangkan daerah di tingkat pusat," ujar Fauzi Hasan lagi.

Agenda yang digelar itu dibalut dengan Silahturahmi Nasional (Silatnas) para pimpinan dan anggota DPRD kabupaten di wilayah terluar dan daerah perbatasan yang diagendakan di Kota Selatpanjang. 

Sekretaris DPRD Kepulauan Meranti Hambali Nanda Manurung mengatakan semula pertemuan pimpinan dan anggota DPRD dari seluruh wilayah perbatasan se Indonesia itu diagendakan pada 9 -11 Desember 2022 di Selatpanjang.

Ia mengakui selaku panitia pelaksana di daerah, pihaknya sudah mempersiapkan segala sesuatu demi suksesnya acara tersebut. Ia menyebutkan, Silatnas ini perdana dilaksanakan dan Kepulauan Meranti menjadi daerah pertama.

"Kita akan adakan deklarasi seluruh DPRD di seluruh perbatasan di Selatpanjang. Ini perdana dilaksanakan di Meranti dan nantinya pasti akan bergilir. Kalau dari segi kesiapan, kita (panitia) sudah sangat siap," ungkap Hambali. 

"Di sini, pun sudah disiapkan transportasi penjemput tamu itu," ujarnya.

Ia mengungkapkan meski minim dana, mereka tetap siap mengambil tugas sebagai tuan rumah dan siap bekerja keras demi suksesnya Silatnas. Momen ini, ujar dia, harus diambil agar pihak luar bisa melihat langsung kondisi Meranti dan daerah perbatasan lainnya yang dinilai serba sulit.

"Semua ini dilakukan untuk mengembangkan Meranti ke depannya. Di sini, kita banyak kekurangan, walaupun tidak ada duitnya, tapi kami siap sebagai tuan rumah. Kita ambil momen ini, karena ingin membangun Meranti lebih baik. Dengan momen ini, Meranti bisa diperhatikan oleh pusat, begini lho kondisi dan kekurangan Kepulauan Meranti," jelasnya.

Hanya saja, dibeberkan Hambali, saat akan menunggu pendaftaran, banyak calon peserta Silatnas mengkonfirmasi tidak bisa hadir. Salah satu alasan yang disampaikan calon peserta karena ada kesibukan agenda perayaan natal pada Desember 2022.

"Setelah semuanya siap dan hanya menunggu pendaftaran, banyak yang tidak bisa, karena salah satu agendanya natal. Kapan pastinya, setelah telegram masuk ke kita, nanti kita buat baru lagi pada tahun 2023 ini," jelas Hambali.

Saat ini, pihaknya masih menunggu surat resmi dari Asosiasi DRPD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) perihal acara ini. Setelah panitia menerima surat resmi, baru akan disampaikan ke pihak-pihak terkait, salah satunya pihak kepolisian atau keamanan.

Untuk diketahui, ada sekitar 70 peserta dari DPRD wilayah perbatasan dan kepulauan terluar se Indonesia yang akan mengikuti Silatnas ini. Selain itu, ada 30 bupati dan walikota yang berencana akan hadir sebagai undangan.

Selain para pimpinan dan anggota DPRD kabupaten di wilayah terluar dan daerah perbatasan dengan negara, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo diperkirakan akan hadir dalam kegiatan ini.