DPRD dan Bupati Meranti Sepakati KUA-PPAS 2027, Pendapatan Daerah Diproyeksikan Rp1,065 Triliun
MERANTI - DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Meranti menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Dalam kesepakatan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1.065.413.121.980 atau sekitar Rp1,065 triliun.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara pimpinan DPRD dan Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan Pertama Tahun Persidangan 2026, Senin (16/11/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Meranti tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Ardiansyah SH MSi, didampingi Ketua DPRD H. Khalid Ali SE dan Wakil Ketua Antoni Shidarta SH MH. Turut hadir Sekretaris Daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan instansi vertikal, serta undangan lainnya.
Sebelum penandatanganan, pembahasan KUA-PPAS telah dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan mencakup proyeksi pendapatan, rencana belanja, serta kebutuhan pembiayaan daerah untuk tahun anggaran mendatang.
Dari total 30 anggota DPRD, sebanyak 21 orang menandatangani daftar hadir. Jumlah tersebut dinyatakan memenuhi kuorum sehingga rapat dapat dilaksanakan dan mengambil keputusan sesuai ketentuan tata tertib DPRD.
Setelah pimpinan sidang meminta persetujuan anggota dewan, seluruh peserta yang hadir menyatakan setuju secara aklamasi. Kesepakatan kemudian disahkan dengan ketukan palu dan dilanjutkan penandatanganan nota kesepahaman bersama Bupati.
Berdasarkan hasil pembahasan, total postur APBD Murni Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp1.068.013.121.980.
Dari jumlah tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1.065.413.121.980. Sumbernya terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp185.536.761.562 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp879.876.360.418.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan transfer masih menjadi sumber penerimaan terbesar bagi Meranti. Sementara PAD diproyeksikan menyumbang sekitar Rp185,53 miliar.
Di sisi belanja, pemerintah daerah merencanakan anggaran sebesar Rp1.068.013.121.980. Anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta pelayanan kepada masyarakat.
Dengan proyeksi pendapatan dan belanja tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp2,6 miliar. Untuk menutup kekurangan tersebut, pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp2.600.000.000.
Sementara pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp0 sehingga pembiayaan netto juga mencapai Rp2,6 miliar. Nilai tersebut digunakan untuk menutup defisit sehingga struktur anggaran berada dalam posisi seimbang.
Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah mencurahkan waktu, tenaga, serta pemikiran selama proses pembahasan KUA-PPAS 2027.
Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan bagian penting dari tahapan perencanaan pembangunan daerah. Namun, penandatanganan nota kesepakatan bukanlah akhir dari proses penyusunan anggaran, melainkan menjadi dasar untuk melanjutkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Asmar berharap kesepakatan antara eksekutif dan legislatif dapat menjadi landasan dalam menyusun APBD yang realistis, berimbang, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
Ia juga menilai berbagai dinamika selama pembahasan, termasuk perbedaan pandangan, perdebatan, dan masukan kritis dari anggota dewan, merupakan bagian dari proses demokrasi dan tanggung jawab bersama dalam merumuskan kebijakan anggaran.
Meski telah disepakati, KUA-PPAS masih menjadi dokumen kebijakan umum dan plafon anggaran sementara. Rincian program, kegiatan, serta alokasi anggaran akan dituangkan lebih lanjut melalui tahapan penyusunan APBD sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan tersebut, TAPD bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selanjutnya akan menindaklanjuti hasil pembahasan melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
Dokumen tersebut nantinya menjadi bahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 082387131915
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan RiauTime.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan


Tulis Komentar