DPRD Meranti Sepakati Prioritas Pembangunan 2027, Ekonomi dan Kemiskinan Jadi Fokus
MERANTI – Percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengurangan kesenjangan sosial dan penanggulangan kemiskinan menjadi tiga agenda utama pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti pada 2027.
Ketiga agenda tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 antara DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dan pemerintah daerah.
Arah kebijakan itu disampaikan Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan Pertama Tahun Persidangan 2026, Senin (16/11/2026), setelah penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS 2027 bersama pimpinan DPRD.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Ardiansyah SH MSi, didampingi Ketua DPRD H. Khalid Ali SE dan Wakil Ketua Antoni Shidarta SH MH. Hadir pula Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, perwakilan instansi vertikal, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Asmar menegaskan bahwa penyusunan arah kebijakan anggaran 2027 harus berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah. Di antaranya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti.
Selain itu, kebijakan pembangunan daerah juga diarahkan agar sejalan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat.
Pada sektor ekonomi, pemerintah daerah akan mendorong optimalisasi potensi pertanian dan komoditas unggulan daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menggerakkan aktivitas ekonomi yang bertumpu pada potensi wilayah Meranti.
Sementara pada sektor pelayanan publik, peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar menjadi bagian dari prioritas pembangunan.
Pemerintah daerah berharap ketersediaan fasilitas yang memadai dan pelayanan yang dapat diandalkan mampu menjangkau masyarakat secara lebih merata, termasuk warga yang berada di wilayah terpencil dan antarpulau.
Agenda berikutnya adalah mengurangi kesenjangan sosial dan menanggulangi kemiskinan. Upaya tersebut akan dilakukan melalui program jaring pengaman sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Asmar menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program agar bantuan dan intervensi pemerintah benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, ketiga agenda tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa pengelolaan anggaran yang baik. Karena itu, setiap program prioritas harus disusun dengan mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Asmar juga mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah memberikan masukan selama pembahasan KUA-PPAS 2027.
Ia menilai perbedaan pandangan dan berbagai masukan kritis dari anggota dewan merupakan bagian dari proses demokrasi sekaligus bentuk tanggung jawab bersama dalam merumuskan kebijakan anggaran yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Bagi pemerintah daerah, setiap masukan tersebut penting untuk memastikan rencana penggunaan anggaran disusun secara cermat. Sebab, APBD bukan sekadar dokumen keuangan tahunan, melainkan instrumen utama dalam menjalankan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Asmar menegaskan, setiap rupiah dalam APBD Kepulauan Meranti harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kesepakatan yang telah ditandatangani juga tidak boleh berhenti sebagai dokumen formal, tetapi harus diterjemahkan menjadi program kerja yang terukur dan memberikan hasil nyata.
Karena itu, setelah penandatanganan KUA-PPAS, Asmar menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menindaklanjuti hasil pembahasan.
Seluruh perangkat daerah diminta menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan berpedoman pada pagu anggaran serta indikator kinerja yang telah disepakati bersama.
Penyusunan tersebut harus dilakukan secara terarah agar setiap program dan kegiatan memiliki sasaran serta ukuran keberhasilan yang jelas. Selanjutnya, dokumen RKA-SKPD akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.
Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati juga mengajak DPRD dan seluruh unsur pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi dalam menjalankan agenda pembangunan.
Menurutnya, perbedaan peran dan fungsi antara eksekutif dan legislatif harus tetap bermuara pada satu tujuan, yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat Kepulauan Meranti.
“Marilah kita bersama-sama membangun Kabupaten Kepulauan Meranti demi mewujudkan masyarakat yang Unggul, Agamis, dan Sejahtera,” ujar Bupati Asmar.
Ia berharap kolaborasi yang terbangun selama pembahasan KUA-PPAS dapat terus dipertahankan hingga seluruh tahapan penyusunan APBD 2027 selesai. Dengan perencanaan matang dan penganggaran yang bertanggung jawab, program pembangunan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong kemajuan daerah.
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 082387131915
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan RiauTime.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan


Tulis Komentar