JAKARTA -- Ironi hukum kembali dipertontonkan secara terbuka. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hulu Sungai Utara, seorang jaksa? ya, jaksa memilih berlari. Bukan mengejar pelaku, melainkan menghindari petugas. Sebuah adegan yang lebih cocok jadi satire, jika saja tidak terjadi di dunia nyata.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Tri Taruna Fariadi, berdalih kabur karena takut dan tidak yakin pihak yang datang adalah petugas KPK. Dalih ini terdengar seperti lelucon pahit: seorang aparat hukum yang sehari-hari menandatangani dokumen negara, tiba-tiba ragu membedakan penegak hukum dengan penjahat.

Padahal, OTT bukan ilmu hitam. KPK sudah berkali-kali melakukannya, bahkan sering bekerja sama dengan kejaksaan. Tapi entah mengapa, ketika hukum datang mengetuk pintu pribadinya, nalar dan keberanian mendadak hilang. Yang tersisa hanyalah refleks paling dasar: menyelamatkan diri.

Publik pun bertanya-tanya, ketakutan macam apa yang membuat seorang jaksa berlari? Takut salah orang? Atau takut pada fakta yang sebentar lagi terbongkar? Karena jika sekadar ragu identitas petugas, bukankah prosedur hukum mengajarkan satu hal sederhana: konfirmasi, bukan kabur?

Peristiwa ini seolah menampar wajah institusi kejaksaan. Jaksa adalah simbol negara di pengadilan, pembaca tuntutan moral dan hukum. Namun di lapangan, simbol itu runtuh menjadi kepanikan. Ketika jaksa lari dari OTT, pesan yang sampai ke publik sederhana tapi mematikan: hukum gagah di podium, tapi ciut di hadapan dirinya sendiri.

KPK, dalam kisah ini, justru tampil sebagai pengingat realitas. OTT bukan drama, melainkan cermin. Ia memantulkan wajah aparat apa adanya, siapa yang siap mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan siapa yang memilih berlari saat bayang-bayang hukum mendekat.

Mungkin inilah ironi terbesar penegakan hukum kita hari ini: bukan koruptor yang paling lihai bersembunyi, tetapi penegak hukumnya yang paling cepat lari. Dan selama adegan seperti ini masih terjadi, publik berhak bertanya siapa sebenarnya yang dijaga oleh hukum?