Dumai - Hingga memasuki pekan kedua Januari 2026, sejumlah proyek strategis di Kota Dumai belum juga rampung, meskipun masa kontrak addendum hampir berakhir. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar terkait efektivitas pengendalian proyek, ketepatan perencanaan, serta hasil evaluasi yang dilakukan Pemerintah Kota Dumai.

Pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas konstruksi masih berlangsung pada sejumlah proyek bernilai strategis, seperti pembangunan tribun Stadion Kota Dumai, Gedung Olahraga (GOR) Dumai, dan pembangunan tanggul Sungai Dumai untuk pengendalian banjir rob. Padahal, proyek-proyek tersebut sebelumnya ditargetkan selesai dalam periode kontrak yang telah disepakati.

Keterlambatan ini bukan tanpa rekam jejak. Pada Desember 2025, Tribunpekanbaru.com mengungkap bahwa progres fisik ketiga proyek strategis tersebut belum mencapai 80 persen meskipun tahun anggaran hampir berakhir. Fakta tersebut mengindikasikan adanya deviasi signifikan antara perencanaan dan realisasi di lapangan.

Berdasarkan keterangan resmi tertanggal 15 Desember 2025, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Dumai, Riau Satria Alamsyah, menyatakan bahwa progres pembangunan tanggul Sungai Dumai baru mencapai sekitar 68 persen. Sementara itu, sementara Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (Dispertaru) Kota Dumai, Muhammad Farid Mufarizal, menyebut progres pembangunan tribun Stadion Kota Dumai berada di kisaran 70 persen dan GOR Dumai sekitar 50 persen.

Namun, dalam pernyataan terbarunya kepada Riautime.com, Kepala Dinas PU Kota Dumai menyampaikan bahwa hingga Senin (12/01/2026) progres pembangunan tanggul Sungai Dumai telah melonjak menjadi 93 persen. Ia menargetkan capaian 99,7 persen pada akhir Januari 2026 dengan catatan cuaca mendukung.

"Pelaksanaan kontrak saat ini sudah memasuki tahapan perpanjangan waktu dengan konsekuensi pengenaan denda 1/1000. Pengawasan tetap dilaksanakan sesuai SOP dan juknis agar proyek dapat diselesaikan sesuai standar mutu dan tidak merugikan keuangan negara,” ujar Rio.

Klaim percepatan progres tersebut memunculkan pertanyaan lanjutan di tengah publik, mengingat sebelumnya capaian proyek berada jauh di bawah target. Hingga kini, belum dipublikasikan secara terbuka dokumen evaluasi teknis maupun laporan pengawasan yang dapat menjelaskan secara rinci faktor penyebab keterlambatan serta dasar optimisme penyelesaian proyek dalam waktu singkat.

Berbeda dengan Kepala Dinas PU, Kepala Dispertaru Kota Dumai, Muhammad Farid Mufarizal, serta Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal, S.STP., M.Si., belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang disampaikan Riautime.com melalui pesan WhatsApp. Absennya pernyataan dari pejabat kunci ini semakin memperlebar ruang pertanyaan publik.

Di sisi lain, perhatian masyarakat juga tertuju pada mutasi Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Dumai dan Kepala Bidang Cipta Karya Dispertaru Dumai. Ketiga bidang tersebut diketahui memegang peran teknis sentral dalam perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan proyek-proyek strategis tersebut. Hingga saat ini, Pemerintah Kota Dumai belum menjelaskan apakah mutasi tersebut merupakan bagian dari evaluasi kinerja atau murni kebijakan administratif.

?Minimnya keterbukaan informasi mengenai hasil evaluasi proyek dan latar belakang mutasi pejabat teknis menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Sejumlah pengamat menilai, tanpa penjelasan yang transparan, publik sulit menilai apakah keterlambatan proyek merupakan persoalan teknis, manajerial, atau lemahnya pengawasan.

Hingga pekan kedua Januari 2026, Pemerintah Kota Dumai belum memaparkan secara rinci langkah korektif, mekanisme pertanggungjawaban, maupun potensi dampak anggaran dari keterlambatan proyek-proyek strategis tersebut. Padahal, proyek-proyek ini bersumber dari dana APBD Kota Dumai dan memiliki dampak langsung terhadap pelayanan masyarakat.

Publik kini menanti kejelasan: apakah keterlambatan ini akan berujung pada evaluasi menyeluruh dan perbaikan tata kelola proyek, atau justru kembali berakhir tanpa pertanggungjawaban yang jelas.(*)