DUMAI -- Dugaan praktik monopoli proyek mencuat di lingkungan Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai. Sejumlah pelaku usaha konstruksi menilai proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan diduga dikuasai oleh suatu kelompok kontraktor tertentu.

Dugaan monopoli ini meliputi seluruh proses, mulai dari konsultan perencanaan hingga pelaksanaan fisik pekerjaan, sehingga persaingan tender dinilai tidak sehat dan merugikan pihak lain serta berpotensi merugikan keuangan daerah.

Bidang Bina Marga sendiri merupakan unit yang bertanggung jawab terhadap pembangunan, peningkatan, serta pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan mulai dari perkotaan hingga pelosok Kota Dumai.

Beberapa kontraktor lokal mengaku menemukan pola berulang dalam proses pengadaan proyek di lingkungan Bina Marga Dumai. Menurut mereka, sejumlah paket pekerjaan konsultan maupun proyek fisik sering dimenangkan oleh perusahaan yang sama atau memiliki keterkaitan satu sama lain.

“Mulai dari konsultan perencanaan sampai pekerjaan fisiknya diduga berada dalam lingkaran yang sama. Jadi dari awal proyek sudah seperti dikendalikan,” ujar seorang kontraktor yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Pola tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Sejumlah kontraktor mengaku tetap mengikuti proses tender melalui sistem pengadaan elektronik, namun merasa peluang untuk memenangkan proyek relatif kecil karena adanya dugaan dominasi kelompok tertentu.

Selain itu, terdapat pula dugaan bahwa beberapa perusahaan hanya dijadikan peserta pelengkap dalam proses lelang. Dengan demikian, proses tender tetap terlihat kompetitif secara administratif meskipun pemenangnya telah diprediksi sebelumnya.

"Konsultan nya berinisial S memiliki kedekatan erat dengan Kadis PU Riau Satrya Alamsyah dan Kabid BM Yomi Idriansyah. Saat Yomi menjabat Kabid Cipta Karya di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, S juga mengendalikan hampir seluruh kegiatan strategis jasa konsultan, sementara fisik bangunan rekan satu tim nya," bebernya.

Tidak hanya itu, sejumlah konsultan mengeluh merasa seperti “dibola-bola” oleh pejabat terkait, termasuk Kepala Dinas dan Kepala Bidang, dalam proses pengawasan dan koordinasi proyek. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan tekanan tambahan bagi pihak yang ingin bekerja sesuai aturan.

"Bagaimana kita bisa berkarya untuk daerah ini, jika pemainnya itu-itu saja. Kegiatan pun sudah habis dibagi-bagikan. Sudah cukup pola main seperti ini. Jika kedepan, sistem masih seperti ini juga jangan salahkan kita melaporkan ke APH setempat, bila perlu ke nasional," geramnya mengingatkan.

Sementara, sumber internal mengungkap, sejumlah konsultan perencana dan kontraktor diduga tergabung dalam satu lingkaran yang mengatur proyek agar menguntungkan pihak tertentu.

"Pola kerja sama ini diduga memengaruhi penentuan pemenang tender, penetapan harga, hingga kualitas pekerjaan di lapangan. Beberapa proyek yang seharusnya bersaing secara terbuka diduga dimonopoli oleh kelompok ini," tuturnya.

Pengamat pengadaan barang dan jasa, Saldi Imran menyebutkan bahwa jika dugaan pengaturan tender benar terjadi, maka praktik tersebut dapat mengarah pada 'kartel' proyek. Kondisi ini berpotensi merugikan keuangan negara karena harga proyek tidak lagi terbentuk melalui persaingan yang sehat.

"Praktik ini dapat mengarah kepada 'kartel proyek. Dalam sejumlah kasus proyek infrastruktur di berbagai daerah, praktik serupa pernah berujung pada penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun aparat penegak hukum lainnya," jelasnya.

Hingga berita ini dirilis, pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai belum menjawab pertanyaan wartawan terkait dugaan monopoli proyek di bidang Bina Marga tersebut.

Sejumlah pihak juga mendorong kepada aparat penegak hukum agar memperketat pengawasan dan melakukan audit terhadap proses pengadaan proyek, sehingga persaingan usaha dapat berlangsung secara sehat dan pembangunan infrastruktur jalan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (*)