DPRD Meranti

Ketuk Perubahan APBD 2026, DPRD Meranti Dorong PAD dan Evaluasi Program Prioritas

MERANTI – DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan sejumlah catatan penting kepada pemerintah daerah setelah menyetujui Perubahan APBD 2026. Mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyusunan target pendapatan yang realistis, hingga evaluasi belanja yang dinilai kurang prioritas.

Catatan tersebut disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dalam rapat paripurna, Rabu (30/9/2026). Laporan hasil pembahasan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu mendapat persetujuan seluruh anggota dewan secara aklamasi.

Juru Bicara Banggar DPRD Kepulauan Meranti, Noli Sugiharto, S.Psi., menyampaikan bahwa kemampuan pendapatan daerah menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan perubahan anggaran.

Dalam Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1.123.703.571.699. Dari jumlah tersebut, PAD tercatat Rp204.699.931.188, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp919.003.640.511.

Besarnya ketergantungan terhadap dana transfer membuat Banggar meminta pemerintah daerah lebih serius menggali sumber pendapatan asli daerah yang sah.

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, pembaruan basis data objek pajak, serta penguatan pengawasan terhadap sumber-sumber penerimaan daerah.

Banggar juga mengingatkan agar target pendapatan disusun berdasarkan potensi yang benar-benar dapat direalisasikan. Target yang terlalu tinggi dikhawatirkan mengganggu pelaksanaan program apabila penerimaan tidak sesuai dengan perencanaan.

Selain pendapatan, efektivitas belanja daerah turut menjadi sorotan. Dalam Perubahan APBD 2026, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp1.126.121.071.979 atau berkurang Rp36.298.679.476 dibandingkan APBD murni. Sementara defisit tercatat Rp2.417.500.279.

DPRD meminta pemerintah daerah lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran. Program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan sosial, harus menjadi prioritas. Sebaliknya, kegiatan yang dinilai kurang mendesak perlu dievaluasi.

Perhatian Banggar juga tertuju pada pembangunan infrastruktur. Proyek yang dibiayai melalui anggaran perubahan diminta mempertimbangkan skala prioritas, kesiapan pekerjaan, serta kemampuan keuangan daerah agar dapat diselesaikan tepat waktu.

Persoalan serapan anggaran di organisasi perangkat daerah (OPD) juga tak luput dari evaluasi. OPD dengan realisasi kegiatan rendah diminta segera mengidentifikasi kendala dan mempercepat pelaksanaan pekerjaan. Namun, percepatan tersebut tetap harus mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa.

Di sisi pengawasan, Banggar meminta pengawasan internal diperketat untuk mencegah kesalahan administrasi, pemborosan, maupun potensi kerugian keuangan daerah. Temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga diminta ditindaklanjuti tepat waktu.

Selain sejumlah catatan tersebut, Banggar turut meminta agar bantuan keuangan bagi tenaga guru di bawah naungan Kementerian Agama tetap diakomodasi dalam Perubahan APBD 2026 sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, S.E., didampingi Wakil Ketua Ardiansyah dan Antoni Shidarta, S.H., M.H. Setelah laporan Banggar disampaikan, pimpinan sidang meminta persetujuan forum. Laporan Banggar beserta rancangan keputusan DPRD akhirnya disetujui secara aklamasi.

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menyebut perbedaan pandangan dan berbagai masukan selama pembahasan merupakan bagian dari upaya memperbaiki kebijakan anggaran daerah.

“Semua itu merupakan dinamika yang sehat dan niat tulus kita bersama untuk memberikan hasil terbaik. Untuk itu, apabila terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenan selama proses tersebut, kami setulus hati menyampaikan permohonan maaf,” kata Asmar.

Setelah mendapat persetujuan bersama, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2026 selanjutnya dikirim kepada Gubernur Riau untuk dievaluasi sebelum ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).



[Ikuti RiauTime.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 082387131915
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan RiauTime.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan