PEKANBARU - Pengelolaan wilayah pesisir di beberapa daerah di Riau menjadi sorotan. Hal ini dikarenakan kawasan tersebut, memerlukan penataan dan pemetaan, khususnya dalam mengantisipasi ancaman abrasi dan persoalan lingkungan lainnya.

Untuk menjawab persoalan tersebut, beberapa alternatif solusi sudah mulai dirancang. Seperti menyusun konsep Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang bertijuan menggesa upaya penanggulangan abrasi yang terjadi di garis pantai wilayah setempat.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Herman mengatakan, pihaknya memang memberikan perhatian untuk pengelolaan kawasan pesisir tersebut. Wujud pembahasan ini, usukan Perda tersebut masih dalam tahap pembahasan di tingkat legislatif.

“Sudah kita ajukan dan lagi on progres. Hal itu menyangkut Leraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. mudah-mudahan dapat rampung dalam waktu dekat ini,” terangnya, Selasa (16/7/2019).

Upaya mencarikan solusi untuk kawasan pesisir itu diakuinya tidak bisa dilangsungkan secara instans. Dimana dalam penyelesaian RZWP3K ini sedikit terkendala lantaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dipersyaratkan belum juga tuntas secara menyeluruh.

Kendati demikian, pihaknya terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Sehingga regulasi yang sudah disusun dapat diimplemenetasikan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. (MC Riau)