MERANTI  - Melalui Komisi I yang membawahi Bidang Hukum dan Pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti bertekad memperkuat peran legislatif dalam pengawasan pemerintah daerah (pemda) dengan melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Riau.

Kunjungan Komisi I DPRD belum lama ini dipimpin oleh Ketua Komisi I, Tengku Mohd. Nasir, SE dan dihadiri sejumlah anggota komisi lainnya seperti; Muzamil, MM, Eka Yusnita, Dr M Tartib, Tengku Zulkenedi Yusuf SE, dan Pandumaan Siregar.

Dalam kunjungan tersebut, anggota dewan mendiskusikan berbagai aspek yang berkaitan dengan peran DPRD, termasuk pengawasan, legislasi, dan fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah. Mereka juga melakukan pertukaran pengalaman dan best practice dengan pihak terkait di tempat yang dikunjungi.
Langkah ini penting dalam memastikan bahwa DPRD dapat berperan secara optimal dalam mewakili kepentingan masyarakat, memastikan akuntabilitas pemerintah daerah, serta menyumbangkan ide-ide konstruktif dalam pembangunan daerah.

Diharapkan kunjungan ini dapat memberikan wawasan baru dan strategi yang efektif dalam memperkuat peran DPRD sebagai lembaga legislatif yang responsif dan efisien dalam menjalankan tugas-tugasnya demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

masyarakat secara menyeluruh," kata Tengku Mohd Nasir.

Lebih jauh dikatakan, DPRD memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan melakukan kontrol terhadap pemerintahan yang dijalankan oleh bupati. Sebagai lembaga legislatif yang mewakili suara rakyat, DPRD bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah, termasuk bupati, guna memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan masyarakat dan prinsip-prinsip good governance.

Melalui fungsi pengawasan dan legislasi, DPRD dapat melakukan evaluasi terhadap program-program pemerintah, mengajukan pertanyaan, memberikan saran, serta mengawasi penggunaan anggaran. Selain itu, DPRD juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap berbagai aspek pemerintahan yang dijalankan oleh bupati.

”Dengan menjaga keseimbangan antara fungsi legislasi dan pengawasan, DPRD dapat menjadi lembaga yang efektif dalam menjalankan kontrol terhadap pemerintahan yang dijalankan oleh bupati. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta untuk melindungi kepentingan masyarakat yang mereka wakili," tuturnya.

Disampaikannya, pemerintahan akan berjalan dengan baik jika dikontrol dengan baik oleh lembaga legislatif seperti DPRD. Pengawasan yang efektif dari DPRD terhadap pemerintahan, termasuk bupati dan eksekutif lainnya, merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan good governance dan menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif.

Kontrol yang baik dari DPRD dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Melalui fungsi legislasi dan pengawasan yang mereka emban, DPRD memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah benar-benar mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

”Dengan demikian, kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi kontrol merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab," pungkasnya.