DUMAI -- Desakan dan kritikan yang disampaikan seluruh lapisan masyarakat terkait kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) akhirnya membuahkan hasil.

Pemerintah Kota Dumai memutuskan menunda pelaksanaan relokasi tersebut selama dua bulan ke depan, pasca rapat pembahasan relokasi PKL yang dilaksanakan hari ini, Jumat, (6/2/2026).

Penundaan ini diambil setelah berbagai masukan melalui kritikan dan saran yang disampaikan kepada Pemko Dumai bahwa kebijakan relokasi perlu dikaji lebih matang agar tidak merugikan para pedagang dan hak pengguna jalan. 

Pemerhati Pemerintahan Kota Dumai, Dhery Perdana Nugraha menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat kecil sebelum kebijakan diterapkan.

Iya menilai keputusan Pemko Dumai tersebut sebagai bukti bahwa kritik dan saran yang konstruktif dapat mendorong perubahan kebijakan ke arah yang lebih baik.

"Peran serta seluruh elemen masyarakat bagian dari kontrol sosial yang bertujuan memastikan kebijakan publik berpihak pada kepentingan masyarakat," jelasnya.

Dirinya menyatakan akan terus mengawasi jalannya pemerintahan serta memberikan saran dan masukan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Dumai.

"Kritik dan saran bukan hanya merupakan hak warga negara, tetapi juga kewajiban dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan," sebutnya. (*)