DUMAI – Kasus dugaan korupsi pengadaan Moduler Operation Theater (MOT) di RSUD Dumai kini bukan sekadar perkara hukum. Ia telah berubah menjadi ujian nyali bagi Kejaksaan Negeri Dumai: berani menuntaskan hingga ke akar, atau justru membiarkannya perlahan menguap di tengah jalan.

Sorotan publik semakin tajam. Desakan tak lagi bernada biasa, melainkan tekanan terbuka agar aparat penegak hukum tidak bermain aman dalam kasus bernilai besar yang diduga merugikan negara hingga belasan miliar rupiah ini.

Informasi yang dihimpun dari Media Kupas (01/04/2026) menyebutkan, Kejari Dumai telah melakukan ekspos internal dan akan kembali membawa perkara ini ke Kejaksaan Tinggi Riau. Langkah ini disebut sebagai bagian dari proses, namun publik mulai bertanya:

proses menuju penuntasan, atau sekadar prosedur tanpa ujung?

Kepala Kejari Dumai, Pri Wijeksono melalui Kasi Intel, Carles Aprianto menyatakan bahwa penetapan tersangka masih berproses.

Namun di mata publik, pernyataan itu mulai terasa klise. Satu pertanyaan menguat,  kapan keberanian itu benar-benar diuji?

Anggaran Fantastis, Potensi Korupsi Sistematis, Kasus ini menyangkut pengadaan di RSUD dr. Suhatman MARS Dumai dengan nilai yang tidak kecil, bahkan cenderung mencurigakan : Rp14 miliar pada 2024, lalu Rp5,8 miliar pada 2025 dan puluhan miliar pada tahun-tahun sebelumnya.

Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Ia membuka dugaan adanya pola pengadaan berulang yang berpotensi menyimpan praktik korupsi sistematis.

Sejumlah pihak telah diperiksa, termasuk rekanan dan pejabat terkait. Namun hingga kini, belum ada satu pun yang ditetapkan sebagai tersangka.

Apakah karena bukti belum cukup, atau karena ada yang belum disentuh?

Jangan Berhenti di “Pemain Kecil” Publik tidak hanya menuntut pengungkapan, tetapi juga kejujuran dalam keberanian.

Kasus-kasus serupa di berbagai daerah kerap berakhir dengan pola yang sama, yang dikorbankan hanyalah “pemain lapis bawah”, sementara aktor utama tetap tak tersentuh.

Peringatan ini kini mulai disuarakan oleh berbagai kalangan, termasuk Dhery Perdana Nugraha.

“Ini bukan sekadar kasus. Ini soal keberanian moral. Jika berhenti di level tertentu, publik akan membaca ada yang disembunyikan,” tegasnya.

Taruhan Besar: Integritas atau Citra Semata

Kasus MOT RSUD Dumai kini menjelma menjadi taruhan besar bagi integritas institusi penegak hukum.

Jika dituntaskan secara terbuka dan menyeluruh, Kejari Dumai bisa menjadi contoh keberanian (APH) Aparat Penegak Hukum di daerah.

Namun jika sebaliknya berlarut tanpa kejelasan, maka yang runtuh bukan hanya perkara ini, tetapi juga kepercayaan publik.

Transparansi bukan lagi pilihan. Ia adalah kewajiban. Publik menunggu, Siapa yang benar-benar bertanggung jawab, Bagaimana aliran dana bergerak, Siapa saja yang diuntungkan dan yang paling penting, "Apakah hukum masih berdiri tegak, atau mulai tunduk pada kekuasaan?"

Kini, semua mata tertuju pada Kejaksaan Negeri Dumai. Langkah berikutnya akan menjawab satu hal yang paling mendasar, apakah keadilan masih hidup, atau hanya sekadar narsi di atas kertas. (*)