MERANTI - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Sopandi, S.Sos meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk memberikan penjelasan terkait pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tak kunjung cair.

"Saya mengharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti segera menindaklanjuti hal ini, karena menyangkut hajat hidup orang banyak," ujar Sopandi, Senin (27/3/2023).

Anggota Komisi II itu juga berharap agar masalah ini tidak berlanjut panjang, karena sudah masuk bulan Ramadhan tentunya keperluan perangkat desa sangat dibutuhkan baik di bidang administrasi maupun masalah keuangan desa.

"Jika ini tidak selesai selama bulan Ramadhan, maka akan berdampak kepada pelayanan masyarakat maupun gaji aparat desa yang sampai sekarang belum dibayar. Jika ini tidak segera direalisasikan coba pemerintah daerah beri keterangan resmi menyangkut keuangan daerah agar aparat desa tidak tertunggu-tunggu," ungkap Ketua Fraksi PAN DPRD Kepulauan Meranti itu.

Dibeberkan pria yang akrab disapa Atah Pandi itu pula, jika ADD tidak kunjung dicairkan terlebih lagi sampai tidak ada penjelasan dari pemda setempat tentunya akan memicu terjadinya aksi-aksi yang tidak diinginkan nantinya.

"Jangan sampai perangkat desa dikarenakan dana ADD tak cair mereka bekerja pula ke Malaysia. Kalau sudah tuntutan hidup kita tidak bisa bercakap banyak, mereka punya anak istri, apalagi sudah hampir lima bulan mereka tidak menerima honor, saya mengharapkan jangan sampai ini terjadi," pungkas pria asal Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat itu.

Sebelumnya, sejumlah kades di Kepulauan Meranti, Riau mengancam akan menutup kantor desa. Ancaman ini sebagai bentuk protes terhadap pemerintah daerah karena belum menyalurkan ADD. Gaji para kades dan perangkat desa juga belum dibayarkan selama 3 bulan.