Pekanbaru - Sejumlah stakeholder di Provinsi Riau menjamin ketersediaan  bahan pokok dan penting (Bapokting) di tahun 2023. Langkah itu juga sebagai upaya dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif jelang  Pemilu 2024.

Tidak hanya itu sejumlah stakeholder pun telah melakukan dan berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan ketersediaan dan kestabilan harga barang pokok dan penting di  Riau.

Dalam dialog khusus yang digelar oleh Direktur Intelijen dan Keamanan (Dir Intelkam) Polda  Riau pada Kamis (23/2/2023) sejumlah stakeholder menjamin ketersediaan dan kestabilan  bahan pokok dan penting di  Riau sebagai upaya dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif jelang  Pemilu 2024.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop UKM) Provinsi Riau, Taufiq OH mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya dalam menjaga ketersediaan bahan pokok dan penting di Riau. 

Apalagi Bappenas menyebut Riau mengalami defisit untuk semua jenis bahan pokok.  Hal itu juga yang membuat angka inflasi di Riau mencapai Inflasi 6,71 persen.

"Ada enam langkah prioritas yang telah kami lakukan untuk menekan inflasi, pertama menggelar pasar murah, melakukan Sidak, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi, gerakan menanam, realisasi BTT dan dukungan transportasi. Semua itu sudah kami jalankan," ujar Taufiq OH.

Untuk kerja sama dengan daerah penghasil komoditi, Taufiq OH mengatakan bahwa Riau telah berkoordinasi dengan Sumbar, Palembang, Jambi dan Lampung untuk menjaga ketersediaan beras.
Pemprov  Riau juga telah bekerjasama dengan provinsi lain dalam memenuhi kebutuhan  bahan pokok seperti sayur mayur, daging hingga telur.
Pasokan  bahan pokok tersebut kata Taufiq, juga didsitribusikan ke 12 kabupaten dan kota di  Riau.
Sedangkan untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan Minyakita di pasaran, Disperindagkop UKM telah melarang pengecer menjual secara online.

"Kami juga mewajibakan pengecer untuk memasang spanduk yang memberitahukan bahwa Minyakita dijual sesuai HET dan mencantumkan nama distributornya. Jika masih ada pengecer yang nakal, kami akan tindak tegas," ujar Taufiq.

Selain menjaga ketersediaan bahan pokok, sejumlah stakeholder di Riau juga berupaya menjaga ketersediaan dan kestabilan barang penting seperti BBM. 

Untuk diketahui kuota BBM bersubsidi untuk Riau pada 2023 menurun jika dibandingkan pada tahun 2022.

Penurunan kuota ini dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.
Kendati kuota mengalami penurunan, namun Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau Eva Refita memastikan jika menurunnya kuota itu tidak akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

"Kami akan lakukan penyesuaian seperti tahun-tahun sebelumnya, dan Pemprov akan mengajukan penambahan ke BPH Migas jika stok BBM untuk Riau telah menipis, begitu juga dengan gas tiga kilogram," ujar Eva Refita.

Sementara itu Wakil Direktur Wadir krimsus Polda Riau, AKBP Iwan P Manurung mengatakan terus melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya penimbunan bahan pokok dan barang penting maupun penyalahgunaan lainnya yang dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Menurut AKBP Iwan P Manurung pihaknya juga gencar melakukan kordinasi, kerjasama dan kolaborasi dengan sejumlah pihak untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan bahan pokok dan barang penting. 

"Selain itu, kami juga sudah melakukan tindakan represif dengan menjalankan penegakan hukum. Pada tahun 2022, Polda Riau telah mengungkap 43 perkara. Ada 68 pelaku yang diamankan. Sedangan per Februari 2023, kami sudah menangani sembilan perkara dan saat ini masih berjalan," ujarnya.